Oleh: W. Irawan Saputra, Suci Sandi W, Kadek Wiweka
KABARHIBURAN.id – Visi Indonesia Emas 2045 adalah sebuah konsep yang dicanangkan untuk merayakan satu abad kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tahun 2045.
Saat ini dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menetapkan Visi Indonesia Emas 2045, dimana Indonesia sebagai negara maju, mandiri, dan sejahtera dengan kualitas hidup tinggi bagi seluruh rakyat, berdaya saing global, dan unggul dalam teknologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta mampu menjaga keberlanjutan lingkungan dan ketahanan nasional.
Hal tersebut tertuang dalam Asta Cita Indonesia Emas 2045 yang mencerminkan delapan pilar strategis yang harus diperkuat untuk mewujudkan cita-cita besar negara Indonesia pada tahun 2045, yang salah satunya adalah “Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru”.
Namun, menurut data dari beberapa sumber, sampai dengan saat ini progress program pemerintah yang telah diimplementasikan terkait program berkelanjutan di sektor pariwisata baru tahap awal berkisar 15-20 persen, itu pun masih banyak yang belum berjalan, hanya beberapa daerah saja seperti Komodo, Raja Ampat dan Bromo Tengger Semeru yang menunjukan kemajuan.
Dan apakah program tersebut realistis dan tetap akan diteruskan dan menjadi prioritas oleh pemerintahan yang akan datang?.
Salah satu progres yang dilakukan pemerintah yang masih sangat kecil yaitu Program Pembangunan Berbasis Prinsip Keberlanjutan di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).
Dimana program ini baru dilaksanakan di beberapa kawasan, namun implementasi dan pengawasan keberlanjutan di berbagai KSPN masih belum sepenuhnya terintegrasi, dengan progres sekitar 30-40 persen.
Khususnya dalam hal transformasi sektor pariwisata dan perhotelan menuju keberlanjutan ekonomi dan lingkungan, memang bukan tugas yang mudah.
Salah satunya terkait kebijakan yang terintegrasi dimana banyak kebijakan yang terkait dengan sektor pariwisata, perhotelan, dan lingkungan yang tersebar di berbagai kementerian dan lembaga pemerintah.
Kurangnya koordinasi antara kementerian terkait, seperti Kemenparekraf, KLHK, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian PUPR, menyebabkan kebijakan yang diterapkan tidak selalu sinergis atau efektif.
Sedikit masukan untuk Pemerintah dimana perlu membentuk badan koordinasi yang lebih kuat untuk memastikan kebijakan di sektor pariwisata dan keberlanjutan dapat berjalan dengan sinergi yang lebih baik.
Koordinasi lintas sektor harus dilakukan dengan melibatkan semua pihak terkait, baik pemerintah pusat, daerah, sektor swasta, maupun masyarakat.
Sebagai contoh negara Selandia Baru (New Zealand) yang telah berhasil mengintegrasikan sektor pariwisata dengan keberlanjutan melalui berbagai kebijakan dan badan koordinasi yang melibatkan banyak pihak.
Tourism New Zealand adalah badan pemerintah yang mengkoordinasikan promosi pariwisata internasional, sementara Department of Conservation mengelola taman nasional dan kawasan alam dengan memprioritaskan keberlanjutan ekosistem.
Selandia Baru melibatkan sektor swasta dan komunitas lokal melalui berbagai program keberlanjutan yang memfokuskan pada pengelolaan sampah, pengurangan jejak karbon, dan pemeliharaan alam.
Contoh konkrit yang telah dilakukan oleh negara tersebut adalah Tiaki Promise: Program yang diluncurkan oleh Tourism New Zealand, yang mengajak wisatawan untuk menjaga lingkungan dan berperilaku ramah lingkungan selama berkunjung.
Selain itu, Sustainable Tourism Aotearoa: Mengembangkan pedoman bagi pelaku industri pariwisata untuk memastikan praktek berkelanjutan.
Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, pemerintah Indonesia perlu menerapkan kebijakan yang lebih holistik dan terintegrasi, memperkuat kolaborasi antar sektor, serta memperkuat kapasitas SDM untuk mewujudkan transformasi pariwisata yang berkelanjutan.
Keberhasilan visi ini sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk mengintegrasikan kebijakan, membangun infrastruktur ramah lingkungan, memberdayakan masyarakat lokal, dan mendorong kolaborasi antara sektor publik dan swasta.
Meskipun tantangannya besar, dengan kerja sama yang solid dan komitmen terhadap keberlanjutan, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi pionir dalam pariwisata berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara.
Semoga “Visi Indonesia Emas 2045” bukan sekadar angan-angan, tetapi lebih kepada sebuah peluang besar yang penuh tantangan.
Visi ini menggarisbawahi pentingnya mewujudkan sektor pariwisata dan perhotelan yang tidak hanya fokus pada keuntungan jangka pendek, tetapi juga pada keberlanjutan ekonomi dan lingkungan yang bermanfaat untuk jangka panjang. (KH/***)
