Oleh: Imam M.Nizar, S.Pd.
Selesai sholat Jumat (5/12/2025) di masjid yang rutin kusambangi setiap pekan, aku melangkah keluar dengan pikiran yang masih dipenuhi gema khutbah.
Khotib menguraikan dengan dua ayat yang terasa relevan dengan kondisi negeri: Surah Ar-Rum ayat 41 dan Surah Al-An’am ayat 165.
Dua ayat itu berbicara tentang kerusakan yang ditimbulkan manusia, dan amanah kepemimpinan yang kelak diminta pertanggungjawaban.
Di halaman masjid, jamaah satu per satu menyambut siang yang terik — biasanya awan berarak hitam mengumpal di atas langit masjid.
Namun, percakapan samar yang terdengar justru lebih banyak tentang bencana yang melanda Aceh, Sumatera Barat, dan Tapanuli.
Tiga wilayah yang hari-hari ini menjadi wajah paling muram dari wajah NKRI. Dan, menjadi headline broadcast nasional, serta jejaring media sosial lainnya.
Di sana, banjir mengamuk menutup perkampungan, tanah longsor memutus jalan dangan kayu gelondongan, dan ratusan wargan meragang nyawa serta ribuan warga terpaksa mengungsi.
Di lapangan, penanganannya sudah berskala nasional: Relawan berdatangan, TNI-Polri dikerahkan, dan BNPB aktif mengoordinasi. Ironis, status bencana nasional belum disematkan.
Dalam bahasa ulama, bencana ini adalah “peringatan.” Dalam bahasa lapangan adalah “kegawatan, alias tak aman” Namun, dalam bahasa birokrasi, ia masih “kajian.” He he he …..
Padahal, di Sumatera, warga tidak lagi menunggu kajian apa pun untuk menyelamatkan nyawa.
Di sana, keputusan harus dibuat secepat mungkin, bahkan ketika malam turun, meskipun listrik padam, meskipun hujan masih menampar tanah yang sudah rapuh.
Para ahli lingkungan telah berulang kali memperingatkan, bahwa kerusakan hutan di Sumatera bukan isapan jempol belaka.
Pembukaan lahan, penebangan masif, pergeseran pola aliran sungai, semuanya terjadi bertahun-tahun. Namun, pemerintah sering kali lebih cepat merespons tekanan ekonomi, daripada tekanan ekologis.
Kini, faktanya berdiri di depan mata: kerusakan itu kembali dalam bentuk kerusakan masif, genangan di sana sini, lumpur yang menenggelamkan perkampungan, dan longsor yang mumutus urat nadi perekonomian.
Mengutip Surah Ar-Rum ayat 41, khotib di mimbar masjid tadi itu menjelaskan: kerusakan yang tampak bukan sekadar peristiwa alam, melainkan konsekuensi dari ulah manusia.
Sebuah ayat yang oleh sebagian jamaah dianggap sebagai deskripsi paling tepat tentang apa yang terjadi di Sumatra hari ini.
Masyarakat sudah menyuarakan desakan agar pemerintah pusat menetapkan bencana nasional. Alasannya sederhana: agar koordinasi lebih terpadu, bantuan lebih cepat, dan operasi penyelamatan lebih luas.
Namun keputusan itu tak kunjung datang, meski bantuan sudah terbilang masif.
Kepala daerah bekerja di garis depan, tetapi batas kemampuan mereka jelas. Bahkan, sudah ada tiga walikota yang angkat ‘bender putih’.
Di satu sisi, warga bergerak dengan naluri kemanusiaan. Di sisi lain, pemerintah pusat berjalan dengan kecepatan administrasi dan logistik yang sudah “disemai” dan disalurkan pula.
Ironis paling menyentuh, hutan bisa hilang tanpa rapat dan tanpa kajian. Tapi untuk menyelamatkan manusia, kita menunggu dokumen dan tanda tangan.
Itulah sebabnya Jumat ini aku merasakan seperti ada laporan investigasi dari mimbar: Mengingatkan, bahwa amanah kepemimpinan bukan hanya tentang jabatan, tetapi juga tentang keberanian mengambil keputusan di saat krisis.
Kini, Sumatera tidak hanya menagih bantuan, tetapi juga menagih visi. Apakah pemerintah berani membaca bencana sebagai sinyal, bahwa alam telah mencapai batas sabarnya?
Apakah para pengambil kebijakan bersedia meninjau ulang praktik-praktik yang membuat bukit rapuh, sungai meluap, dan rumah-rumah tersapu tanpa ampun?
Aku, kamu, kita, kami dan kalian yakin: “Musibah adalah seruan agar manusia kembali.”
Kalimat itu lebih dari sekadar nasihat agama, bentuk lain pernyataan editorial yang layak ditanggapi serius.
Sumatera sedang terluka. Dukanya, duka kita bersama. Dan, negeri ini sedang diuji: apakah kita memilih untuk belajar, atau kembali menunggu tragedi berikutnya?
Sekarang, rakyat — warga yang terdampak langsung membutuhkan lebih dari sekadar ucapan belasungkawa. Mereka membutuhkan keputusan.
Dan keputusan itu, sebagaimana ayat-ayat yang dibacakan Jumat siang tadi itu: seharusnya lahir dari kesadaran bahwa setiap amanah yang disia-siakan akan kembali menagih, cepat atau lambat, itu, pasti terjadi. (KH/***)
